Kegiatan Bidang Pengendalian Sumber Daya Perikanan

Pada Tahun Anggaran 2017 Bidang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil memperoleh alokasi anggaran Rp. 1.914.938.150 atau 24,8 % dari seluruh anggaran belanja langsung dan TP yang dikelola oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat. Dari keseluruhan dana tersebut, 43,6 %nya atau Rp. 835.950.000,00 merupakan dana APBN (TP) Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Pemberdayaan Pesisir).

Kabupaten Lombok Barat merupakan salah satu kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang memiliki Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (WP3K) yang cukup potensial dalam mendukung pembangunan nasional. WP3K Kabupaten Lombok Barat meliputi lima wilayah administrasi kecamatan yaitu Kecamatan Batulayar, Labuapi, Gerung, Lembar dan Sekotong. WP3K Kabupaten Lombok Barat memiliki ekologi yang kompleks dengan keanekaragaman ekosistem yang tinggi sehingga membutuhkan pengelolaan pemanfaatan sumber daya alam yang mampu menjamin kelestariannya.

Ditinjau dari aspek sosial ekonomi, WP3K Kabupaten Lombok Barat merupakan pusat-pusat kegiatan ekonomi dengan perkembangan yang sangat pesat dengan pilar utamanya pembangunan pariwisata, perikanan dan transportasi laut. Dalam hal ini, sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil mempunyai peran penting dan dapat dikatakan sebagai basis pembangunan ekonomi. Secara tradisional, WP3K Kabupaten Lombok Barat juga menjadi tumpuan bagi sebagian masyarakatnya yang masih menggantungkan pencahariannya dari hasil-hasil laut dan menggunakan pantai sebagai bagian dari kelangsungan mata pencahariannya;

Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan bekerjasama dengan lnternational Fund for Agricultural Development (IFAD) melaksanakan Coastal Community Development Project (CCDP) atau Proyek Pembangunan Masyarakat Pesisir (PMP). Proyek tersebut merupakan salah satu program IFAD yang berkolaborasi dengan usaha pemerintah untuk pengentasan kemiskinan, penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan yang berkelanjutan (pro-poor, pro-job, pro-growth and pro-sustainability);

Kabupaten Lombok Barat merupakan salah satu dari 12 Kabupaten/Kota di Indonesia yang ditunjuk oleh IFAD sebagai lokasi proyek sejak tahun 2013. Proyek ini dilaksanakan selama 5 tahun berturut-turut dengan sasaran 15 desa yang dipilih berdasarkan tingkat kemiskinan, motivasi dan partisipasi menunjukkan sukses dalam program sebelumnya, potensi kelautan dan produksi perikanan dan lainnya serta dmasukkannya pulau-pulau kecil di setiap lokasi. Tujuannya adalah dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan masyarakat pesisir. Dari sisi pemberdayaan ditujukan dalam rangka pengurangan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir dan pulau kecil melalui pengembangan ekonomi produktif berbasis sumberdaya alam lokal. Sementara dari sisi pengembangan diarahkan untuk mencapai pendapatan masing-masing KK yang terlibat meningkat pada kegiatan perikanan dan kelautan di pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pada tahun pertama (2013) sasaran proyek berada di 3 desa yaitu Desa Lembar Selatan, Desa Labuan Tereng dan Desa Eat Mayang. Tahun ke dua (2014) ada penambahan 6 desa yaitu Desa Taman Ayu, Desa Cendi Manik, Desa Sekotong Barat, Desa Gili Gede Indah, Desa Batu Putih dan Desa Buwun Mas. Pada tahun ini (2015) ada penambahan 6 desa lagi yaitu Pelangan, Lembar, Kuranji, Meninting, Senteluk dan Batulayar Barat, sehingga seluruhnya berjumlah 15 desa;

Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dimaknai sebagai suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil antar sektor, antara pemerintah dan pemerintah daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perencanaan dilakukan melalui pendekatan pengelolaan wilayah pesisir dan Pulau-pulau Kecil terpadu (integrated coastal management) yang mengintegrasikan berbagai perencanaan yang disusun oleh sektor dan daerah sehingga terjadi keharmonisan dan saling penguatan pemanfaatannya.

             Pencapaian implementasi proyek seluruh kegiatan di tahun 2017 seluruhnya telah dilaksanakan dengan capaian kegiatan 100%

 

PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT / Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (Pugar)

 

Kegiatan usaha garam rakyat yang digeluti oleh masyarakat Kabupaten Lombok Barat adalah usaha garam rakyat dengan system geoisolator dan perebusan, dimana pada Tahun Anggaran 2017 Monitoring tetap dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat serta memfasilitasi kegiatan survailen/pengawasan berkala atas sertifikat SNI produk garam beryodium cap Rajungan yang di produksi oleh Koperasi Bina Laut. Berikut beberapa kegiatan yang dapat disampaikan :

a.      Monitoring

Monitoring dilakukan tiap bulannya untuk mendata jumlah produksi garam rakyat di Kabupaten Lombok Barat, adapun jumlah produksi garam rakyat di Kabupaten Lombok Barat untuk Tahun 2017 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya disebabkan oleh musin hujan yang berkepanjangan dengan jumlah produksi s/d Bulan November 2017 sebanyak 436,67 Ton.

Jumlah Produksi garam rakyat di Kab. Lombok Barat sampai bulan November 2017 sebanyak 536.67 Ton.

 

 

JUMLAH PRODUKSI GARAM RAKYAT KAB. LOMBOK BARAT

 

No

Kec

Teknik Produksi

Jumlah Produksi (Ton)

Jan

Feb

Maret

April

Mei

Juni

Juli

Agust

Sept

Okt

Nov

Des

1

Lembar

Perebusan

13.2

13.75

15

13.5

12.25

14.16

15.53

14.67

17.65

26.09

21.30

-

2

Sekotong

Perebusan

5.7

5.93

5.94

21.83

18.01

17.2

22.08

26.57

33.78

48.88

53.65

-

Ladang /Geoisolator

-

-

-

-

-

-

-

-

50

46.00

4.00

-

Total Luas Ladang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jumlah tiap bulan

18.9

19.68

20.94

35.33

30.26

31.36

37.61

41.24

101.43

120.97

78.95

-

Jumlah komulatif

18.9

38.58

59.52

94.85

125.11

156.47

194.08

235.32

336.75

457.72

536.67

536.67

 

                             

 

                                                         

b. Panen Raya Garam dengan system Geoisolator

Panen perdana untuk kegiatan usaha garam rakyat dilaksanakan di Desa Cendi Manik Kecamatan Sekotong terhadap pelaku usaha garam rakyat yang telah menggunakan teknologi tepat guna dengan system geoisolator yang dilaksanakan pada tanggal September 2017.

c. Survailen Sertifikat SNI

Dalam rangka menjamin kualitas dari produk garam beryodium yang di produksi oleh Koperasi Bina Laut, maka dinas kelautan dan perikanan Kabupaten Lombok Barat memfasilitasi kegiatan survailen/pengawasan berkala terhadap sertifikat SNI garam beryodium cap rajungan. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan kualitas, system produksi dan manajemen usaha berjalan sesuai dengan standar nasional ISO 9001 2008.

Sambutan
PELAYANAN
LKPP
Kementerian Kelautan dan Perikanan RI