Tentang Kami

Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan organisasi pemerintah daerah yang bertanggung jawab melaksanakan sebagian tugas pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan, sekaligus sebagai salah satu unsur pelaksana otonomi daerah. Oleh karenanya, instansi pemerintah ini diharapkan mampu turut serta mendukung terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan di Kabupaten Lombok Barat sebagaimana digariskan dalam RPJMD 2014 – 2019. Posisi tersebut telah menempatkan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat pada fungsi strategis dan menjadi andalan Pemerintah Daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.Harapan ini didasarkan pada cukup besarnya dukungan faktor fisik sumber daya yang merupakan kekuatan dan faktor kunci keberhasilan dimasa yang akan datang. 

DASAR HUKUM

Dasar hukum pembangunan kelautan dan perikanan di Kabupaten Lombok Barat yang merupakan bagian dari pembangunan nasional pada umumnya dan pembangunan di Kabupaten Lombok Barat pada khususnya adalah sebagai berikut :

a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

c. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan

d. PP Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan

e. Perpres Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar

f. Permen KP Nomor 16 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

g. Permen KP Nomor 18 Tahun 2008 tentang Akreditasi Terhadap Program Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

h. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor : PER. 07/Men/2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan Tahun 2012

i. Perda Kabupaten Lombok Barat No. 9 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah

j. Perda Kabupaten Lombok Barat No. 14 Tahun 2001 Tentang Penguatan Hasil Perikanan

k. Perda Kabupaten Lombok Barat No. 15 Tahun 2001 Tentang Usaha Hasil Perikanan

l. Perda Kabupaten Lombok Barat No. 1 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir da Pulau-pulau Kecil

m. Perbub Nomor : 33 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat.

 

KEDUDUKAN

Berdasarkan Perda Kabupaten Lombok Barat No. 9 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang dijabarkan dengan Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor : 33 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat, maka Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

 

   TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kelautan dan perikanan. Dalam menjalankan tugasnya tersebut Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan rencana strategis bidang kelautan dan perikanan;

b. Perumusan kebijakan teknis bidang kelautan dan perikanan;

c. Pelaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang budidaya dan penangkapan, pesisir dan pulau-pulau kecil, peningkatan kapasitas kelembagaan dan pemasaran, serta pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;

d. Pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang kelautan dan perikanan;

e. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas di bidang kelautan dan perikanan;

f. Pelaksanaan kegiatan penata usahaan dinas kelautan dan perikanan; dan

                        g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

a) Tersedianya Kuantitas Sumber Daya Manusia yang cukup besar

b) Tersedianya Sumber Daya Alam yang cukup potensial

c) Tersedianya sumber-sumber PAD

d) Adanya komitmen yang kuat dari masyarakat dan pemerintah

e) Tersedianya perangkat hukum/peraturan-peraturan yang memberikan suasana yang kondusif dalam usaha perikanan.

 

Pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Lombok Barat di samping berprospek cerah namun sekaligus dihadapkan pada tantangan besar yakni degradasi fisik habitat ekosistem pesisir dan laut, konflik penggunaan ruang dan sumber daya, perusakan lingkungan serta yang tidak kalah pentingnya adalah kemiskinan yang disebabkan kurangnya sarana dan perasarana yang dimiliki oleh sebagian besar penduduk di wilayah pesisir khususnya nelayan tradisional.

Oleh karenanya pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Lombok Barat selama tahun anggaran 2017 telah dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan program dan skala prioritas kegiatan. Hal ini ditujukan sebagai solusi terhadap kondisi dan permasalahan yang ada, melalui peningkatan pemberian bantuan sarana budidaya dan penangkapan ikan, serta bantuan sarana produksi, yang pada gilirannya akan mendorong peningkatan produksi, peningkatan konsumsi ikan, perluasan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, meningkatkan pendapatan sekaligus daya beli

Sambutan
PELAYANAN
LKPP
Kementerian Kelautan dan Perikanan RI